31 C
Demak
3 October 2023
spot_img

Terima Audiensi GP Ansor, DPRD Demak Dukung Penutupan Karaoke Liar

Demak, Demaknews.id – DPRD Kabupaten Demak menerima audiensi dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Ruang Rapat Paripurna Kamis (5/8/2021).

Dalam acara tersebut, hadir juga Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Demak, dan Kepala Satpol PP Kabupaten Demak.

Membuka agenda tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Demak Fahrudin Bisri Slamet menuturkan bahwa sudah ada regulasi yang dibuat untuk menangani tempat karaoke.

“Kami menyadari pemilik karaoke mencari nafkah. Tapi mencari nafkah pastinya harus sesuai dengan regulasi yang ada,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, sosok yang akrab dipanggil FBS itu juga mengingatkan bahwa Satpol PP harus lebih maksimal dalam menutup tempat karaoke liar.

“Satpol PP harus berani menegakkan Perda yang sudah dibuat. Perda ini dibuat dengan anggaran masyarakat, artinya harus dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Kasatpol PP ketika memberikan pandangannya terkait penutupan tempat karaoke liar. (Foto: Devan)
Kasatpol PP ketika memberikan pandangannya terkait penutupan tempat karaoke liar. (Foto: Devan)

Hal ini terkait juga dengan adanya beberapa pihak yang menyelewengkan sebutan Demak sebagai Kota Wali dengan singkatan yang tidak pantas yaitu “Wanita Liar”.

“Ini membuat kita malu. Jadi terkait dengan adanya karaoke liar bisa (ditangani) sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada,” jelasnya.

Senada dengan yang disampaikan sebelumnya, Perwakilan dari GP Ansor M. Mas’ud mengatakan bahwa dirinya merasa malu dan risih dengan sebutan tersebut.

“Kita ingin mengembalikan girah Kota Wali yang sesungguhnya. Tapi kok susah,” ujarnya.

Selain itu, tokoh kiai sepuh mereka juga mengharapkan agar GP Ansor menjadi pihak yang mendorong agar usaha karaoke di Kabupaten Demak bisa dihilangkan.

“2017 sampai dengan saat ini kita sudah action, baik secara ke lapangan, audiensi-audiensi seperti ini sudah sering kita lakukan,” katanya.

Pihaknya berharap, penegakan Perda Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 bisa dilaksanakan dengan tegas. Sehingga, karaoke di Demak tidak menjamur.

“Jangan sampai nanti kita sudah mentok tidak ada solusi, sehingga nanti pasukan kami bergerak dengan sendiri-sendiri datang ke lapangan. Ini akan terjadi chaos, akan tidak kondusif. Kita tidak mau itu, jadi harus ada solusi yang serius, ada langkah-langkah yang serius,” tegasnya.

Ia juga merasa prihatin karena di masa PPKM, ada tempat karaoke yang kucing-kucingan dengan Petugas Satpol PP agar tetap membuka usahanya.

Di sisi lain, Asisten I Sekertaris Daerah Kabupaten Demak AN Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam usaha penutupan karaoke liar di Demak. Mengutip isi Perda Nomor 11 Tahun 2018 usaha-usaha hiburan di wilayahnya yang tidak berijin maka bisa ditutup.

“Sampai sekarang, tidak ada para pengusaha yang berniat melegalkan usahanya khususnya karaoke,” katanya.

Dirinya berharap dengan adanya audiensi ini, bisa dihasilkan solusi yang terbaik dalam mengentaskan permasalahan tempat karaoke di Kabupaten Demak. Sehingga apa yang diharapkan semua pihak bisa tercapai.

Kepala Satpol PP, Ridhodin yang hadir mengatakan sesuai dengan tugas Satpol PP pada Perda Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 12 yaitu Bupati atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang memerintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan kegiatan hiburan yang dibuat atau diselenggarakan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Yang menurutnya menjadi masalah dalam penanganan karaoke di Kabupaten Demak ialah pada bangunan pribadi dan sewa.

“(Kalau) Satpol PP bertindak di luar kewenangannya, nanti kalau dilaporkan bisa digugat secara perdata maupun pidana,” katanya.

Ia juga menuturkan kondisi sumber daya manusia dari Satpol PP juga terbatas apalagi dengan kondisi pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua-ketua fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Demak juga menyatakan persetujuannya atas penutupan karaoke liar di Kabupaten Demak.

Menutup audiensi, FBS mengatakan Satpol PP harus berani berinovasi sebagai anak buah bupati. Pihaknya juga menuturkan apabila memerlukan anggaran tanbahan pasti akan disediakan.

“Kalau anggaran kurang bisa ditambah. Dalam hal ini kita jangan eman-eman duit, jadi ngirit tapi tidak bisa menjalankan tugas. Bahwa kita proporsional, artinya bahwa anggaran ini sesuai dengan kebutuhan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ada tiga kesimpulan yang disampaikan dari hasil audiensi ini. Yang pertama ialah DPRD Kabupaten Demak merekomendasikan dan mendesak Bupati Demak untuk secepatnya menegakkan Perda Nomor 11 tahun 2018.

“Tentunya penegakan sesuai koridor hukum yang ada,” tuturnya.

Setiap bulan, Bupati Demak juga akan diminta melaporkan perkembangan pelaksanaan Perda tersebut kepada DPRD.

“Yang ke-tiga, apabila dalam satu bulan ke depan tidak ada progres dari Bupati, DPRD akan interpelasi. Bupati akan kita panggil di ruang paripurna untuk bisa menjelaskan kenapa tidak bisa menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2018,” tegasnya.

Hal ini menurutnya untuk menjaga dan menegaskan marwah Kabupaten Demak sebagai Kota Wali. Ia mengajak agar semua pihak bisa menjaga nama Demak sebagai daerah yang agamis, bermartabat, maju, dan sejahtera.

“Artinya martabat apa? martabat adalah jauh dari kemaksiatan,” tandasnya. (Adv/Devan-03)

Related Articles

- Advertisement -spot_img