30 C
Demak
4 March 2024
spot_img

Apindo Beri Bantuan Sembako Untuk Warga Demak

Demak, Demaknews.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan bantuan sembako, untuk masyarakat Demak yang membutuhkan.

Bupati Demak, dr Eisti’anah mengucapkan terimakasih kepada Apindo Kabupaten Demak yang ikut serta menyumbang sejumlah paket sembako. Terlebih dalam situasi yang sulit ini.

Eisti berharap dengan adanya kepedulian antar sesama tersebut, diharapkan perekonomian di Demak akan kembali pulih.

“Allah tidak sare, pasti akan ada gantinya dan perusahaan akan bangkit dan nanti perekonomian bangkit juga. Sinergisitas dari Pemkab dan perusahaan ini kita kerjasama untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Eisti di Pendopo Kabupaten Demak.

Sementara itu Ketua Apindo Kabupaten Demak, M Ilyas mengatakan pihaknya membagikan sejumlah sembako sejumlah 1450 paket sembako. Ilyas menjelaskan, sesulit apapun keadaannya tidak akan melakukan pemberhentian hubungan kerja (PHK) karyawan.

“Pengusaha selalu dididik untuk tidak boleh menyerah. Seberat apapun masalahmya karyawan tidak akan kena PHK. Semoga partisipasi dari Apindo dapat berguna bagi masyarakat,” ujar Ilyas.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Demak, Eko Pringgo Laksito mengatakan, ratusan ribu paket sembako telah dibagikan kepada warga terdampak PPKM Darurat. Ia menyebut bantuan tersebut diantaranya melalui berbagai program.

Ia merinci, yakni bantuan sosial tunai (BST), program keluarga harapan (PKH), Keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai (KPM BST), dan lainnya.

“Kita ada 72.000 penerima BST, ada 55.000 penerima PKH, ada 105.000 penerima sembako, KPM BST ada 93.000, A paket sembako 10 kg beras. Jadi sudah banyak,” terang Koko, sapaannya, Sabtu (31/7/2021).

Koko menjelaskan pemberian bansos tersebut pihaknya mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dirinya mengaku kerapkali mis koordinasi terkait pemberian bantuan tepat sasaran.

“Kita sering kali mis koordinasi, kaitannya ketepatan sasaran, kalau Dinsos mengacunya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kalau tidak sesuai di DTKS, pihak desa melakukan musyawarah desa untuk perubahan DTKS,” terangnya. (Sai-03)

Related Articles

- Advertisement -spot_img