32 C
Demak
27 February 2024
spot_img

DPRD Demak Bahas Persetujuan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020

Demak, Demaknews.id – DPRD Kabupaten Demak menggelar Rapat Paripurna Ke-16 Masa Sidang II Tahun 2021 Persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, Rabu (14/7/2021).

Dalam pelaksanaannya, Ketua DPRD Kabupaten Demak, Fahrudin Bisri Slamet yang menjadi pimpinan rapat membuka kegiatan tersebut setelah diketahui anggota DPRD memenuhi kuorum.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 diserahkan pada tanggal 14 Juni 2021 oleh Bupati Demak. Selanjutnya dilakukan pembahasan oleh badan anggaran, komisi-komisi, dan rapat konsultasi pimpinan DPRD Kabupaten Demak,” ujarnya.

Kemudian, pimpinan rapat memberikan waktu kepada juru bicara DPRD untuk membacakan laporan rapat konsultasi pimpinan DPRD. Dia menjelaskan bahwa waktu dan tempat rapat pembahasan dilaksanakan pada hari Selasa (13/7/2021) di ruang rapat pimpinan.

Dalam rapat paripurna tersebut, disampaikan beberapa rekomendasi terhadap perangkat daerah dan stakeholder.

Pelaksanaan Rapat Paripurna Ke-16 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II Tahun 2021 di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak. (Foto: Zaidi)
Pelaksanaan Rapat Paripurna Ke-16 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II Tahun 2021 di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak. (Foto: Zaidi)

Rekomendasi pertama yang disampaikan ialah terkait penatausahaan aset tetap belum tertib. Pada tahun 2019 dikatakan hanya satu buah sertifikat tanah yang berhasil terbit.

“DPRD memerintahkan Sekda selaku pengelola BMD untuk melaksanakan pencatatan, inventarisasi, dan melakukan pengamanan barang milik daerah secara cermat agar tidak terjadi risiko kehilangan aset karena tidak lengkapnya dokumen kepemilikan,” jelasnya.

Rekomendasi penting lainnya yang disampaikan oleh DPRD ialah terkait penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Demak. Usulan ini disampaikan kepada beberapa pihak di antaranya BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Badan Pengawasan Keuangan, Pembangunan, dan Aset Daerah (BPKPAD).

Kepada BPBD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, DPRD mengusulkan agar pihak tersebut merencanakan kegiatan dan menyusun anggaran secara cermat dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan bencana lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi miskomunikasi yang mengakibatkan tidak terserapnya anggaran secara maksimal.

Lebih lanjut diusulkan agar didirikan sekretariat atau sentral tim pasukan khusus pemakaman (paskuman) agar pelayanan terhadap masyarakat lebih mudah.

“(kepada BPKPAD) honorarium untuk tenaga tim pasukan khusus pemakaman (paskuman) Covid-19 mohon diperhatikan dan dipastikan untuk diselesaikan,” tegasnya.

Terkait pelaksanaan patroli pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Satpol PP dievaluasi agar melaksanakannya baik pada pagi, siang, maupun malam hari secara rutin serta sosialisasi kepada desa-desa.

Selain itu, disampaikan juga rekomendasi terkait koordinasi penyajian data keuangan kepada BPKPAD dan RSUD Sunan Kalijaga sehingga tidak terjadi kekeliruan saat dipublikasikan.

Untuk Bupati Demak sendiri, DPRD berpesan agar melaksanakan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Demak Tahun 2020 dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

“Selanjutnya melaporkan hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut kepada DPRD,” katanya.

Menutup laporan hasil rapat konsultasi, disimpulkan Pimpinan DPRD; Ketua-ketua Fraksi; Pimpinan Komisi A, B, C, dan D; Pimpinan Bapemperda, dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak sepakat dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna. (Adv/Devan-03)

Related Articles

- Advertisement -spot_img